Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usahan Negara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

1. Menyatakan batal dan tidak sah memasukkan tanah milik penggugat dalam Kawasan hutan lindung atas penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual pemasangan patok yang ditancapkan sebagai batas Kawasan Hutan Lindung yang didalamnya termasuk Tanah Milik Penggugat;

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengeluarkan tanah milik Penggugat seluas 17.000 m² dari Kawasan Hutan Lindung.

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah seluas 17.000 m² kepada Penggugat;

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk pengembalian batas tanah milik Penggugat seluas 17.000 m²;

1. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Jika Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (ex aequo et bono).