VII. PETITUM

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan mengeluarkan putusan perkara a quo yang menyatakan:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan PENGGUGAT;
2. Mewajibkan TERGUGAT untuk Menunda Pelaksanaan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara selama proses berlangsung sampai adanya Putusan Perkara ini  yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap terhadap Peralihan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor Identifikasi Bidang Elektronik 22.03.000001624.0 yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Provinsi Bali yang telah beralih dari atas nama I NYOMAN RETHA ARYANA, Sarjana Hukum, menjadi atas nama RUDY pada tanggal 28 Maret 2024

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Peralihan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor Identifikasi Bidang Elektronik 22.03.000001624.0 yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Provinsi Bali yang telah beralih dari atas nama I NYOMAN RETHA ARYANA, Sarjana Hukum menjadi atas nama RUDY pada tanggal 28 Maret 2024
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Peralihan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor Identifikasi Bidang Elektronik 22.03.000001624.0 yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Provinsi Bali yang telah beralih dari atas nama I NYOMAN RETHA ARYANA, Sarjana Hukum menjadi atas nama RUDY pada tanggal 28 Maret 2024
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berpendapat lain, maka dengan penghormatan yang setinggi-tingginya, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).