Berdasar dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor :168/Pbt/BPN.51/VIII/2023 Tertanggal 31 Agustus 2023 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 121/Desa Ungasan, Luas 40.400 m² Dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 126/Desa Ungasan, Luas 48.450 m² Keduanya Tercatat Atas Nama Pemerintah Provinsi Bali Terletak Di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali

DALAM POKOK SENGKETA

1.     Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

1. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor :168/Pbt/BPN.51/VIII/2023 Tertanggal 31 Agustus 2023 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 121/Desa Ungasan, Luas

40.400 M2 Dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 126/Desa Ungasan, Luas 48.450 M2 Keduanya Tercatat Atas Nama Pemerintah Provinsi Bali Terletak Di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali

1. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor :168/Pbt/BPN.51/VIII/2023 Tertanggal 31 Agustus 2023 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 121/Desa Ungasan, Luas

40.400 M2 Dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 126/Desa Ungasan, Luas 48.450 M2 Keduanya Tercatat Atas Nama Pemerintah Provinsi Bali Terletak Di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali

1. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Tata Usaha Negara ini