Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk memeriksa, menimbang dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; ----------------------------------------
2. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor: Kep/519/VIII/2024, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tertanggal 16 Agustus 2024; ------------------------------------------------------------------------------
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor: Kep/519/VIII/2024, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tertanggal 16 Agustus 2024 serta menyatakan Petikan Surat Keputusan                            No. Pol. : SKEP/945/XII/2004 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri gelombang II Tahun 2004 yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 22 Desember 2004 atas nama I MADE KARMA WIRYANA sah dan berlaku;------------------------------------------------------------
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara; -------------------------------------

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono.